TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI MATARAM (STUDI DI POLRESTA MATARAM)

ABD., RAZAK (2026) TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI MATARAM (STUDI DI POLRESTA MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum Polresta Mataram serta mengetahui hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Harda Satreskrim Polresta Mataram dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Polresta Mataram dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan di SPKT, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan dokumen pertanahan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, kepolisian juga mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan data tahun 2023–2025 terdapat 8 kasus penyerobotan tanah yang ditangani dan seluruhnya berhasil diselesaikan. Hambatan yang dihadapi meliputi hambatan internal berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kehati-hatian penyidik, sedangkan hambatan eksternal meliputi dokumen kepemilikan yang tumpang tindih, kurangnya kerja sama para pihak, sengketa perdata, lambatnya koordinasi dengan BPN, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah, Polresta Mataram.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: