TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLRES DOMPU)

TATA, APRILIA SANTIKO (2026) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS POLRES DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi digital. Media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan hukum berupa penyebaran ujaran kebencian (hate speech) yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum serta penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di wilayah hukum Polres Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta dokumentasi pada Polres Dompu. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf sesuai ketentuan hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesulitan pembuktian digital, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: