TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH KEPADA AHLI WARIS (STUDI KASUS DI PN MATARAM DAN PA GIRI MENANG)

ANNISAH, RAMADANI (2026) TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH KEPADA AHLI WARIS (STUDI KASUS DI PN MATARAM DAN PA GIRI MENANG). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kompleksitas pembatalan akta hibah tanah kepada ahli waris, yang seringkali menimbulkan sengketa hukum dan ketidakpastian. Isu ini diperparah oleh adanya hubungan yang retak antara pemberi dan penerima hibah, dugaan pengancaman, serta upaya sepihak penerima hibah untuk menguasai atau menjual objek hibah tanpa sepengetahuan pemberi. Selain itu, kondisi ekonomi pemberi hibah yang jatuh miskin dan memiliki beban utang besar juga menjadi pemicu pembatalan hibah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan akta hibah tanah berdasarkan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prosedur pembatalan akta hibah tanah warisan di Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian ini menggunakan dua jenis metode, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologi hukum (social legal approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan hibah tanah dapat dilakukan berdasarkan KUHPerdata, khususnya Pasal 1688, jika penerima hibah tidak memenuhi syarat hibah, melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, atau menolak memberi nafkah saat pemberi jatuh miskin. Dalam KHI, hibah pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak, dengan tetap memperhatikan syarat sah hibah Pasal 210-214 KHI. Prosedur pembatalan hibah di Pengadilan melibatkan tahapan pengajuan gugatan, pendaftaran perkara, penunjukan majelis hakim, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Hakim akan menilai keabsahan objek hibah, kedudukan para pihak, dan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hibah. Kata Kunci: Prosedur, Pembatalan, Akta, Hibah

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: