KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ( STUDI KASUS DIKANTOR NOTARIS BAPAK MUHAMMAD ALI S.H., M.Kn CAKRA MATARAM)

DITA, ULANDARI (2025) KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ( STUDI KASUS DIKANTOR NOTARIS BAPAK MUHAMMAD ALI S.H., M.Kn CAKRA MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia, dengan studi kasus di Kantor Notaris Muhammad Ali, S.H., M.Kn. di Cakra Mataram. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di kantor notaris yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia meliputi penyusunan akta autentik, verifikasi identitas dan dokumen, memastikan terpenuhinya syarat formal dan materiil, melakukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem AHU Online, serta menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanggung jawab notaris mencakup aspek hukum, administratif, dan etik, termasuk memastikan keabsahan akta, menjaga kerahasiaan, serta menghindari konflik kepentingan. Implementasi kewenangan dan tanggung jawab di Kantor Notaris Muhammad Ali telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, meskipun masih ditemui kendala seperti keterlambatan data dari pihak kreditur, gangguan teknis pada sistem AHU, dan kurangnya pemahaman debitur terhadap prosedur fidusia. Penelitian ini menegaskan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kompetensi, dan perbaikan sistem administrasi agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab notaris dapat berjalan optimal.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: