IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA RITE KEC. AMBALAWI, KAB. BIMA, NTB (Studi Kasus Polda NTB)

KIKI, PUSPITA SARI (2023) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI DESA RITE KEC. AMBALAWI, KAB. BIMA, NTB (Studi Kasus Polda NTB). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (531kB)
	Text (Similarity Check) KIKI PUSPITA SARI (3).doc.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB) \| Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis menarik dua rumusan yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas (studi kasus Polda NTB). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris. Bahan penelitian dikumpulkan dengan studi lapangan melalui metode pendekatan terhadap kasus yang ada di Polda NTB. Tujuan penelitian ini pertama: untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada penyandang disabilitas di Polda NTB serta implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Bentuk perlindungan pada korban di penyidikannya di dampingi oleh centra paramita, bantuan peksos, psikologis dari centra paramita, dan dilakukan tes DNA pada anak korban. Dalam kasus ini terdapat beberapa fokus perlindungan yang dilakukan yakni Fokus pertama pulihkan dulu korban sampai dia lahiran karena sudah hamil serta melakukan tes DNA dan cocok dengan DNA pelaku, baru buktinya lengkap. Kedua Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas ini sudah diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: