Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah)

ARTIM, GUSHADI (2023) Implementasi Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text Cover - BAB 3.pdf Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text BAB 5 - lampiran.pdf Download (2MB)
	Text (similarity check) ARTIM GUSHADI (2).docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata halal adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan di bentuknya konsep pariwisata halal bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk meningkatkan nilai budaya dengan identitas islami yang dianggap sebagai wujub kearifan lokal. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Akan tetapi di restoran atau hotel tersebut tidak hanya menyediakan makanan dan minuman halal, tetapi juga makanan dan minuman non halal. Sehingga fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pariwisata Halal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang peneliti dapatkan dari penelitian adalah Standar dari pariwisata halal masih bersifat rancu sehingga masih banyak orang yang belum mengerti tentang standar dari pariwisata halal itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap dinas-dinas atau organisasi yang terkait, sehingga mengakibatkan kesalahan persepsi terhadap konsep dari pariwisata halal itu sendiri. Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi atau dinas pariwisata provinsi belum dijalankan secara maksimal. Terbukti dari tim halal yang belum dibentuk oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi kepada dinas-dinas dan organisasi yang terkait dengan pariwisata terbilang belum maksimal, hal tersebut dikarenakan Tim halal yang belum terbentuk. Tim halal bertugas untuk mensosialilasikan tentang pariwisata halal kepada dinas atau organisasi terkait agar pihak dari dinas pariwisata dari kabupaten dan organisasi yang berkaitan dengan pariwisata dapat paham dengan konsep dan tujuan dari pariwisata halal. Kondisi social di Nusa Tenggara Barat khususnya kabupaten Lombok Tengah siap dengan konsep pariwisata halal. Bahkan tanpa adanya perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, daerah kuta mandalika sudah mumpuni untuk dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan muslim tanpa perlu khawatir soal kenyamanan, tempat ibadah, serta makanan atau minuman halal.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: