PERAN KEPOLISIAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES SUMBAWA BARAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA ( STUDI DI POLRES SUMBAWA BARAT )

FATRI, HUSAINI (2023) PERAN KEPOLISIAN SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT POLRES SUMBAWA BARAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA ( STUDI DI POLRES SUMBAWA BARAT ). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text (Similarity Check) TAKBIR!! (1).docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB) \| Request a copy

Abstract

Di Indonesia saat ini telah banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum pidana salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Juga menjelaskan korupsi secara garis besar yaitu memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kooporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia terkait dengan kasus korupsi, korupsi yang paling banyak dilakukanyaitu kasus korupsi di sektor anggaran dana desa, yang dimana berdasarkan pengamatan Indonesia Corruption Watch ( ICW ), mendapatkan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan dengan kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Sedangkan kasus tindak pidana korupsi dana desa juga terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di pulau Sumbawa. Pada saat dana desa di salurkan pada tahun 2015 lalu, sampai saat ini ada 6 kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang diproses hukum, Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peran Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dengan memberikan himbauan, sosialisasi atau penyuluhan. Akan tetapi kegiatan yang telah dilakukan ada yang terkait dana desa atau pencegahan tindak pidana korupsi dana desa ada juga kegiatan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Peran Satuan Binmas agar lebih ditingkatkan dengan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan berupa sosialisasi, penyuluhan, maupun himbauan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kepala desa tentang dana desa dan pencegahan terkait tindak pidana korupsi dana desa.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: