PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021)

AMIRAH, NAZIHAH (2022) PROSES PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020-2021). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (655kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Pemerintah Desa di Kabupaten Dompu khususnya di Desa Lepadi Kecamatan Pajo, menerima jumlah anggaran yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada di Desa, sehingga Pemerintah Desa Lepadi mengalami keterlambatan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa, penanganan disektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan inilah yang menjadi hambatan kemajuan pembangunan Desa Lepadi. Adapun hasil observasi awal yang di lakukan oleh peneliti terkait dengan upaya pemerintah Desa Lepadi untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa lepadi seperti, menyediakan fasilitas infrastruktur jalan, dengan cara di adakannya pembukaan jalan baru yang terletak di samping SDN 7 Pajo dengan tujuan untuk mempermudah warga desa menuju persawahan dan sungai di desa Lepadi serta untuk menjadikan jalan tersebut sebagai pintas antara setiap gang desa yang ada di desa Lepadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomenafenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Dengan adanya Pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah Desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan masyarakat. Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Pemerintah desa telah melaksanakan dan menerapkan prinsip partisipatif kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tahap pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: