KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAHAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

NUR, FITRIYANI (2022) KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAHAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text (Similarity Check) 36% KINERJA_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_SEBAGAI_MITRA_P.pdf Download (8MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima yang diukur dalam kefisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap berdasarkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan penelitian ini memperlihatkan bahwa kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya yakni mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 membahas terkait dengan menetapkan peraturan desa Bersama dengan pemerintah desa, mengawasi kinerja kepala desa sudah berjalan dengan cukup baik. Namun pada fungsinya menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya efisien atau belum sepenuhnya baik dikarenakan keadaan sumber daya manusia yang kurang sehingga menjadi kendala dalam keaktifannya sebagai penghimpun aspirasi masyarakat, BPD kurang melakukan komunikasi yang massif disetiap lingkungan masyarakat seccara langsung dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga masih kurangnya sarana dan prasarana seperti kantor BPD untuk mendukung terlaksananya Fungsi BPD dengan baik. Hubungan kerja sama antara BPD dengan PEMDES sebagai mitra sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka melakukan fungsi legislasinya, menetapkan peraturan desa Bersama-sama dengan pemerintah desa yang dimulai terlebih dahulu oleh BPD dan Kepala desa kemudia dibahas Bersama sama dalam rapat BPD, setelah dilakukanan prosese perumusan peraturan desa maka dilakukan dialog Bersama antara pemerintah desa dengan BPD yang melibarkan masyarakat didesa sakuru sesuai dengan konsultasi publik.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: