PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA MAMA KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG BERSTATUS KAWASAN HUTAN

SABARINA, PRATIWI (2022) PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT DESA MAMA KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP PENGUASAAN TANAH YANG BERSTATUS KAWASAN HUTAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (643kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (978kB)
	Text Similarity Check (Hasil Cek Plagiasi)-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) \| Request a copy

Abstract

Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan”, Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram Tahun 1443 H/2022. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Konsepsi dan Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Penguasaan Tanah oleh masyarakat di Kawasan Hutan, Berdasarkan fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang akan penyusun teliti yaitu Bagaimana dan Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh masyarakat di Desa Mama Kec. Lopok Kab. Sumbawa dalam kawasan hutan terjadi secara turun-temurun dan lahir atas kebiasan masyarakat disana yang hidup bergantung pada hasil bumi, bahkan sebelum sebuah wilayah ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah. Yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengelolaan kawasan hutan pada fungsi produksi dan lindung serta kawasan konservasi BKPH dan Tahura lintas kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Perda Prov. NTB No. 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA. Sumbawa-NTB memiliki potensi kawasan hutan yang perlu dipelihara, dikelola dan dijaga kelestariannya secara profesional dan berkelanjutan sehingga bisa bermanfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk Perlindungan terhadap masyarakat Desa Mama ialah a. perlindungan hukum secara yuridis b. Perlindungan hukum secara sosial. c. Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa), dan Langkah terakhir yaitu secara Tindakan hukum (proses hukum). Landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ialah berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No.: 598/Menhut-II/2009. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Parsial di NTB Peta Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Parsial di wilayah Provinsi NTB Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan NTB sampai dengan tahun 2016 KLHK RI Nomor: SK.2457/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017. Namun pada faktanya masyarakat Desa Mama belum belum memberikan perlindungan terhadap penguasaan tanah yang diberikan oleh konstitusi di Negeri ini.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: