PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH

MOH, AZMAKI (2022) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text (similarity check) 35%PERAN_KEPOLISIAN_DALAM_PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTI.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) \| Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalamnya membahas tentang Restorative Justice.Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penelitian inimembahas tentang peran kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap anak yang berkonflik hukum yang bertujuan: pertama untuk mengetahui peran kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap anak yang konflik dengan hukum di Polres Lombok Tengah. Kedua untuk mengetahui hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan asas Restorative justiceterhadapanakyang berkonflik dengan hokum di Polres Lombok Tengah.Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris... Hasil penelitian ini adalah.Restorative justice pada dasarnya dapat diterapkan dalam tindak pidana anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pencurian, dan lain sebagainya seringkali ditemukan tindak pidana anak di dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbedaan pendapat tentang makna keadilan oleh para pihak baik pelaku, korban, beserta keluarganya. Sikap keluarga korban yang memiiki anggapan bahwa adanya restorative justice tidak dapat mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak kemudian di lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya. Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: