TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

AHMAD, DAHLAN (2021) TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - BAB III.pdf Download (2MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB) \| Request a copy
	Text BAB V - LAMPIRAN.pdf Download (164kB)
	Text (similarity chek) 45% TINJAUAN_YURIDIS_PROSEDUR_IZIN_POLIGAMI_UNTUK_APAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) \| Request a copy

Abstract

Ahmad Dahlan (61411A0153) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan Judul Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara. Dibimbing oleh Ibu Rena Aminwara dan Bapak Hamdi Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur izin poligami bagi PNS/ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Bagaimana Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh PNS/ASN. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur dan cara penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh PNS/ASN. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosifi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Poligami yang dilakukan oleh PNS harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yan berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS/ASN.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: