PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020) The Role Of The Election Supervision Agency In Enforcing The Principle Of Neutrality Of State Civil Apparatus (A Case Study : Mataram City Election In 2020)

RIZKY, HIDAYATININGSIH (2021) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus Pilkada Kota Mataram Tahun 2020) The Role Of The Election Supervision Agency In Enforcing The Principle Of Neutrality Of State Civil Apparatus (A Case Study : Mataram City Election In 2020). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text (COVER-BAB III) COVER-BAB III.pdf Download (1MB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (703kB) \| Request a copy
	Text (BAB V-LAMPIRAN) BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)
	Text (SIMILARITY CHECK) 49% PERAN_BADAN_PENGAWAS_PEMILU_DALAM_MENEGAKKAN_PRINS.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) \| Request a copy

Abstract

Badan Pengawas Pemilu Adela lembaga yang bertugas dalam pengawasan setiap tahapan Pemilu ataupun Pilkada baik sebelum atau sesudah Proses Pilkada diselenggarakan. Salah satu aspek penting yang di awasi oleh Bawaslu adalah terkait tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN. Setiap proses tahapan Pilkada menjadi salah satu focus pengawasan Bawaslu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif teknik pengumpulan data, analisis data, reduksi data dan menarik kesimpulan dari data yang di dapatkan lagsung dari lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan pengawasan bawaslu terhadap netralitas ASN di kota Mataram sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang Bawaslu serta Perbawaslu No.6 tahun 2016 tentang netralitas ASN, anggota TNI dan POLRI. Dengan demikian penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN di kota Mataram sudah terlaksanakan dengan regulasi yang berlaku terbukti dengan beberapa temuan yang sudah di tindak lanjuti dengan di rekomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang berwenang menindak pelanggaran dari ASN itu sendiri dimana Bawaslu hanya bertugas sebagai pengawas dan tidak bertugas untuk menindak pelanggaran yang di temukan. Dengan demikian penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip netralitas yang di miliki oleh ASN.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: