PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Polresta Mataram)

Lalu, Kemal Eka Putra (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Polresta Mataram). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III_LALU KEMAL EKA PUTRA_NIM 617110156_ILMU HUKUM.pdf Download (3MB)
	Text BAB IV_LALU KEMAL EKA PUTRA_NIM 617110156_ILMU HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN_LALU KEMAL EKA PUTRA_NIM 617110156_ILMU HUKUM.pdf Download (1MB)
	Text 43 PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PERJUDIAN_O_compressed.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Mataram dan untuk mengetaui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Mataram dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di mataram. Jenis penelitian adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sumber data utama, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, dan yang berfungsi untuk melihat bagaimana proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Permasalahan aalah maraknya perjudian online dikalangan masyarakat. Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Praktek perjudian online dilakukan dengan melakukan traksaksi berupa menjual chip yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account poker lain yang berminat. Pin dan chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash (tunai) dalam bentuk uang (rupiah). Pengaturan tindak pidana perjudian bola online di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhi pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini. Selama tahun 2018 sampai 2021 tedapat puluhan kasus yang sudah ditangani oleh Polresta mataram.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: