KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN

ANNISA AYUDYA, PRASASTI (2021) KAJIAN YURIDIS MENGENAI OMNIBUS LAW UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text (COVER-BAB III) COVER-BAB III_ANNISA AYUDYA PRASASTI.pdf Download (3MB)
	Text (BAB IV) BAB IV_ANNISA AYUDYA PRASASTI.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) \| Request a copy
	Text (BAB V-LAMPIRAN) BAB V-LAMPIRAN_ANNISA AYUDYA PRASASTI.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan metode daripada Omnibus Law yang melakukan perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerlitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Cara pengumpulan bahan hukum dengan teknik, mengumpulkan bahan hukum sekunder dan pengumpulan bahan kepustakaan. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perbandingan antara Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan melalui Omnibus Law terdapat beberapa substansi yang mengubah dan/atau menghapus substansi yang terdapat pada UU Ketenagakerjaan. Diantaranya, ialah mengenai Upah Minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, alih daya (Outsourcing), cuti kerja, waktu istirahat, durasi kerja, tenaga kerja asing (TKA), jaminan sosial, dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara Omnoibus Law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan ialah, sebagai berikut : a) Pengajuan Judisial Review mengenai Omnibus Law Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi b) Harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas. c) Penerapan Asas lex posterior derogate legi priori pada Omnibus Law UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: