IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

AGUSMAN, AGUSMAN (2021) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - BAB III.pdf Download (655kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) \| Request a copy
	Text BAB V - LAMPIRAN.pdf Download (687kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Salah satu bagian dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara termaktub dalam BAB III menegenai jenis, status, dan kedudukan. Berdasarkan ayat (1) pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Sementara itu, pada ayat (2) ditegaskan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dalam penyelenggraan pemilu dikabupaten bima. Penelitian ini juga bertujuan untuk menegetahui factor apa saja yang menhambat implementasi netralitas aparatur sipil Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah badan kepegawaian Daerah kabupaten Bima. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data melalui penelitian pustaka dan lapangan kemudian dianalisis secara kualiatatif untuk mengahsilkan data yang bersifat deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, netralitas aparatur sipil Negara pada pelaksanaan pemlihan kepala daerah kabupaten bima belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak ditemukan ASN yang tidak netral. Hal tersebut diseebabkan karena adanya calon pertahana atau incumbent. Dimana belum saja memasuki tahapan kampanye julah ASN yang diduga tidak netral sebanyak 11 (sebelas) orang ASN. Pada pelaksanaan kedisiplinan pegawai tentang kenetralan dalam penyelanggaran pemilihan kepala daerah kabupaten bima belum juga terealisasi dengan sempurna. Hal ini terjadi karena kesadaran hukum, kepentingan pribadi, jabatan menjadi faktor utama dalam pengimplemtasian netralitas tersebut.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: