ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BIMA)

M ALVIN, ZUFAR (2026) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DAN PEMBATALAN AKTA HIBAH MENURUT HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_M. ALVIN ZUFAR_NIM 2019F1A142_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima). Dalam pemberian dan pembatalan hibah perlu memperhatikan bentuk pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga para hakim sangat diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan pemberian dan pembatalan suatu hibah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pemberian dan pembatalan hibah dalam Hukum Perdata dan KHI, hibah tanah yang dilakukan oleh Soeaedy Hidayat kepada Fitriah Oktavina dengan nomor: 54/R.Barat/2005 yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Pemberian hibah tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materill dalam penerbitannya yang diatur dalam hukum positif. Selain itu hibah yang dilakukan juga telah belum mendapatkan persetujuan pemberi hibah. Berkaitan dengan itu maka hibah tanah dengan akte Hibah Nomor : 54/R.Barat/2005 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Terkait dengan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Soeaedy Hidayat sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara permohonan pembatalan nomor register 144/Pdt.G/2022/PA.Bm halaman 43, kemudian Implementasi hukum terkait hibah dalam studi kasus di Pengadilan Agama Bima, dapat dilihat pada penyelesaian terhadap sengketa pemberian dan pembatalan Akta Hibah Nomor 54/R.Barat/2005, Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya penyelesaian segketa tanah hibah dengan akte hibah nomor 54/R.Barat/2005 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menempuh jalur peradilan dan jalur non peradilan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: