TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENUNJUKAN WALI DALAM HAL HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Mataram)

MUHAMMAD, RAMDHANI (2026) TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENUNJUKAN WALI DALAM HAL HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Pengadilan Agama Mataram). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Prosedur Penunjukan Wali dalam Hal Hak Asuh Anak (Studi Pengadilan Agama Mataram)” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui penunjukan wali dalam hak asuh anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan (2) menganalisis implementasi penunjukan wali pada perkara hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris, yaitu perpaduan antara kajian terhadap norma hukum tertulis dan pengamatan terhadap penerapan hukum di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, serta telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menemukan kesenjangan dan ketidaktegasan norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan wali anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan prinsip The Best Interest of the Child sebagai dasar utama. Meskipun anak di bawah usia dua belas tahun umumnya diasuh oleh ibu, pengadilan dapat menunjuk wali lain apabila orang tua dinilai tidak cakap. Namun, ketentuan normatif masih menghadapi kendala berupa belum adanya mekanisme evaluasi objektif yang komprehensif terhadap kelayakan wali. Implementasi di Pengadilan Agama Mataram meliputi pendaftaran perkara, mediasi, pembuktian, dan penjatuhan putusan. Data menunjukkan peningkatan perkara perwalian dari 11 kasus pada 2023 menjadi 20 kasus pada 2024 dan 24 kasus pada 2025, menandakan tingginya kebutuhan perlindungan anak melalui penetapan wali. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penilaian kelayakan wali serta efektivitas perlindungan hukum bagi anak.

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Thesis advisor IMAWANTO, IMAWANTO nidn0825038101 Thesis advisor SAHRUL, SAHRUL nidn0831128107
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penunjukan Wali, Hak Asuh Anak, Perwalian, Pengadilan Agama Mataram
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 347 Hukum acara perdata dan pengadilan 300 Ilmu Sosial > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Hukum > Laporan Tugas Akhir
Depositing User:	MUHAMMAD RAMDHANI
Date Deposited:	01 Sep 2026 05:59
Last Modified:	01 Sep 2026 05:59
URI:	https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/16103

Actions (login required)

View Item