ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ASET PASCA PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi di Kota Bima)

Nurdin, Nurdin (2026) ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ASET PASCA PEMEKARAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi di Kota Bima). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text similarity check NURDIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text cover-dapus NURDIN FINAL UPLOAD.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan penyerahan aset pasca pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima, mengkaji implikasi yuridis yang timbul akibat belum optimalnya pelaksanaan penyerahan aset, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang memengaruhi penyelesaian sengketa aset antara Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyerahan aset pasca pemekaran antara Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima belum terlaksana secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta belum optimalnya penerapan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas efektivitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, penelitian menemukan bahwa belum optimalnya penyelesaian sengketa aset dipengaruhi oleh kekosongan norma dalam regulasi, lemahnya koordinasi antarpemerintah daerah, perbedaan kepentingan politik dan administratif, serta belum efektifnya mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur mekanisme penyerahan aset secara lebih komprehensif, disertai prosedur penyelesaian sengketa yang jelas dan memiliki daya paksa, guna mewujudkan kepastian hukum serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: