ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENITIPAN LANSIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (STUDI PUSAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA (PPSLU) MANDALIKA)

MUHAMMAD, FARRAS NOUFALDI (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENITIPAN LANSIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (STUDI PUSAT PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA (PPSLU) MANDALIKA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUHAMMAD FARRAS NOUFALDI_NIM 2021F1A077_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap praktik penitipan lanjut usia (lansia) pada Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia yang diiringi dengan perubahan pola dan fungsi keluarga telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan perawatan dan pengasuhan lansia melalui lembaga sosial. Fenomena tersebut melahirkan hubungan hukum antara lansia maupun keluarganya dengan pengelola panti sosial yang memerlukan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan yang dilaksanakan di PPSLU Mandalika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi lansia di PPSLU Mandalika telah diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan sosial, kesehatan, psikologis, spiritual, dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya pengaturan khusus mengenai penitipan lansia, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta belum terumusnya secara tegas hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem perlindungan hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak lansia secara optimal, bermartabat, dan berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: