ZAINUL, ARIFIN (2026) DUALISME KEDUDUKAN GUBERNUR HASIL PEMILIHAN LANGSUNG: TINJAUAN KRITIS ATAS RELASI ASAS DESENTRALISASI DALAM ARSITEKTUR OTOMOMI DAERAH. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
|
Text
COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text
SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, gubernur menempati posisi yang bersifat ganda, yaitu sebagai kepala daerah yang memperoleh legitimasi demokratis melalui mekanisme pemilihan langsung serta sebagai wakil pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi dekonsentrasi. Kedudukan tersebut memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pemilihan gubernur secara langsung memberikan dasar legitimasi politik yang kuat melalui mandat rakyat, sementara kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat tetap mengharuskan gubernur mengimplementasikan kepentingan dan kebijakan nasional. Perpaduan kedua kedudukan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketatanegaraan, khususnya berupa tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, ketidakjelasan pertanggungjawaban, serta pertentangan antara orientasi kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Ditinjau dari asas desentralisasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan legitimasi demokratis melalui pemilihan langsung belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan otonomi daerah secara substantif. Hal ini terlihat dari tetap melekatnya kewenangan gubernur dalam melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan pengendalian terhadap pemerintahan kabupaten/kota sebagai representasi pemerintah pusat.
| Item Type: | Thesis (undergraduate) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Gubernur, Pemilihan Langsung, Dualisme Kedudukan, Desentralisasi, Otonomi Daerah. | |||||||||
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 343 Hukum Industri, Keuangan Publik, Milik Publik, Militer, Pajak, Perdagangan & Pertahanan 300 Ilmu Sosial > 344 Hukum Sosial 300 Ilmu Sosial > 340 Hukum 300 Ilmu Sosial > 344.03 Hukum Kesejahteraan Sosial 300 Ilmu Sosial > 347 Hukum acara perdata dan pengadilan 300 Ilmu Sosial > 345 Hukum Pidana 300 Ilmu Sosial > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata 300 Ilmu Sosial > 342 Hukum Tata Negara |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum > Laporan Tugas Akhir | |||||||||
| Depositing User: | Zaenul Arifin | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 06:11 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Aug 2026 06:11 | |||||||||
| URI: | https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/16043 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
