TINJAU YURIDIS PENYELESAIAN PERBUATAN PIDANA DISTRIBUSI MATERI PORNOGRAFI DALAM NORMA HUKUM PIDANA (STUDI KASUS:DI POLRES DOMPU, KABUPATEN DOMPU)

ALFIKUN, APRIYANTO (2026) TINJAU YURIDIS PENYELESAIAN PERBUATAN PIDANA DISTRIBUSI MATERI PORNOGRAFI DALAM NORMA HUKUM PIDANA (STUDI KASUS:DI POLRES DOMPU, KABUPATEN DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text SIMILARITY CEK_ALPIKUN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

distribusi materi pornografi dengan menggunakan media elektronik termasuk salah satu bentuk perbuatan pidana yang berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan tersebut bukan hanya melanggar norma kesusilaan, melainkan juga berpotensi menimbulkan dampak atas ketertiban umum, moral kehidupan masyarakat, dan perlindungan atas hak-hak individu. Atas dasar tersebut, dibutuhkan implementasi penegakan hukum yang berdaya guna berpedoman pada norma hukum pidana yang dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sanksi pidana atas pelaku distribusi materi pornografi di Polres Dompu dan menganalisis norma hukum positif Indonesia berkenaan dengan penyelesaian perbuatan pidana pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (socio legal approach). Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Dompu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana atas pelaku distribusi materi pornografi di Polres Dompu telah diimplementasikan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seluruh perkara distribusi materi pornografi yang ditangani Polres Dompu diselesaikan dengan menggunakan mekanisme criminal justice system, tanpa implementasi Restorative Justice karena perbuatan pidana tersebut dinilai berhubungan dengan kepentingan publik, norma kesusilaan, dan moral kehidupan masyarakat. norma hukum positif Indonesia juga menegaskan bahwa penyelesaian perbuatan pidana pornografi ditempuh dengan menggunakan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai implementasi putusan sesuai asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Thesis advisor SAHRUL, SAHRUL nidn0831128107 Thesis advisor M., TAUFIK RACHMAN nidn0825078701
Uncontrolled Keywords:	distribusi materi Pornografi, Hukum Pidana, implementasi penegakan hukum, Hukum Positif, Polres Dompu.
Subjects:	300 Ilmu Sosial > 340 Hukum
Depositing User:	ALFIKUN APRIYANTO
Date Deposited:	27 Aug 2026 01:05
Last Modified:	27 Aug 2026 01:05
URI:	https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/15765

Actions (login required)

View Item