PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TRANSPARANSI INFORMASI MEDIS PASIEN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) STUDI DI RSUD H.MOH.RUSLAN KOTA MATARAM

HAUNAN, HAWARI (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TRANSPARANSI INFORMASI MEDIS PASIEN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) STUDI DI RSUD H.MOH.RUSLAN KOTA MATARAM. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap hak atas transparansi informasi medis pasien melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) serta mengevaluasi implementasi pemenuhan hak tersebut di RSUD H.Moh. Ruslan Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach), di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi ranah preventif dan represif; perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi imperatif seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sedangkan perlindungan represif memberikan akses yuridis melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) berdasarkan doktrin vicarious liability dan corporate liability. Sementara itu, implementasi di RSUD H.Moh. Ruslan Kota Mataram telah didukung oleh kebijakan internal, 14 modul SIMRS terintegrasi, dan aplikasi SIPASTI, namun masih mengalami kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein akibat system-mediated error yang dipicu oleh kendala jaringan, kelumpuhan interkoneksi bridging BPJS, serta human error yang menimbulkan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) berupa kesalahan pengunggahan rekam medis dan ketiadaan penginputan instruksi medis, sehingga direkomendasikan penyempurnaan SOP dan pembentukan legal-contingency plan guna menjamin keabsahan jejak audit digital serta perlindungan hak-hak substantif pasien secara akuntabel.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: