IMPLEMENTASI PERDA KOTA MATARAM NO. 10 TAHUN 2015 DALAM PENATAAN UMKM (PEDAGANG KAKI LIMA)

FAHRURAZY, FAHRURAZY (2026) IMPLEMENTASI PERDA KOTA MATARAM NO. 10 TAHUN 2015 DALAM PENATAAN UMKM (PEDAGANG KAKI LIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pelaku UMKM/PKL serta pihak pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Dari aspek komunikasi, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pendataan, dan penyampaian informasi kepada PKL, namun masih ditemukan pedagang yang belum memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan didukung oleh sumber daya manusia dan keterlibatan instansi terkait, tetapi masih menghadapi keterbatasan fasilitas relokasi, sarana dan prasarana, serta anggaran. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen melalui pendekatan persuasif dalam pembinaan dan penertiban, namun penerapan aturan belum sepenuhnya konsisten karena mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan sesuai tugas dan fungsi, tetapi pengawasan, monitoring, dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya pemahaman sebagian PKL terhadap peraturan serta belum optimalnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan dukungan sumber daya, konsistensi penegakan aturan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar penataan PKL di Kota Mataram dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: