PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI POLRESTA MATARAM)

CHANDRA, JAYADI (2026) PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERKAIT KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI POLRESTA MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CEK Chandra Jayadi.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di Polresta Mataram dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penerapan pasal, hingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain penegakan hukum, Polresta Mataram juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram menangani 28 kasus pada tahun 2025 dan 15 kasus pada Januari sampai Juli 2026, sehingga terdapat 43 kasus kekerasan seksual. Sementara itu, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren dilakukan melalui koordinasi antara Polresta Mataram dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), psikolog, Dinas Sosial, serta pihak pendamping dan advokasi dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Kendala dalam penanganan kasus di lingkungan pesantren dapat diatasi melalui sinergi antarinstansi, peningkatan pengawasan, sosialisasi, edukasi, serta keberanian korban dan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif perlu diikuti dengan upaya pencegahan dan perlindungan korban secara berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: