ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBUBARAN PT PERUMAHAN NUSA TENGGARA BARAT PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

AQILLA, SENDY MULYAWAN (2026) ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBUBARAN PT PERUMAHAN NUSA TENGGARA BARAT PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

[img] Text
COVER-DAFTAR PUSTAKA_AQILLA SENDY MULYAWAN_NIM 2022F1A024_HUKUM.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB) | Request a copy
[img] Text
SIMILARITY CHECK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) merupakan proses hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktiknya, pembubaran tidak selalu dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan apabila perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan dan mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta menganalisis penerapan prosedur pembubaran PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Mtr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur alasan pembubaran, mekanisme likuidasi, kedudukan dan tanggung jawab likuidator, perlindungan hukum bagi kreditur, serta akibat hukum pembubaran terhadap status badan hukum perseroan. Penerapan prosedur pembubaran PT Perumahan Nusa Tenggara Barat Prima telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum, pemeriksaan di persidangan, penetapan pembubaran oleh pengadilan, hingga penunjukan likuidator untuk melaksanakan proses likuidasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham, kreditur, dan pihak ketiga

Item Type: Thesis (undergraduate)
Contributors:
ContributionContributorsNIDN/NIDK
Thesis advisorM., TAUFIK RACHMANnidn0825078701
Thesis advisorASRI, ASRInidn0826048101
Uncontrolled Keywords: pembubaran perseroan terbatas, likuidasi, penetapan pengadilan, kepastian hukum.
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 347 Hukum acara perdata dan pengadilan
300 Ilmu Sosial > 346 Hukum Privat, Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum > Laporan Tugas Akhir
Depositing User: Aqilla Sendy Mulyawan
Date Deposited: 24 Aug 2026 08:18
Last Modified: 24 Aug 2026 08:18
URI: https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/15455

Actions (login required)

View Item View Item