EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015

Erwin, Jayadi (2026) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text similarity check ERWIN JAYADI (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text cover-dapus ERWIN JAYADI FINAL UPLOAD.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketertiban umum, melindungi kesehatan masyarakat, dan mewujudkan kepastian hukum. Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan belum optimalnya efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Pemerintah Kota Mataram memiliki kewenangan atribusi dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol melalui mekanisme perizinan, pembatasan peredaran, pengawasan administratif dan teknis, serta penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan normatif yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Kedua, pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pengawasan rutin, operasi gabungan, pemeriksaan perizinan, pemberian sanksi administratif, penyitaan, dan pemusnahan minuman beralkohol ilegal dengan melibatkan Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan masyarakat. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih ditemukan peredaran minuman beralkohol ilegal, pelanggaran perizinan, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Ketiga, efektivitas pelaksanaan kewenangan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan, dengan faktor masyarakat dan budaya hukum sebagai faktor yang paling dominan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan awig-awig di tingkat kelurahan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Mataram

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: