TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA ALAM SESAOT ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA GATARI MASS DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

MUTIA, NAYA PRANINGTIAS (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA ALAM SESAOT ANTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA GATARI MASS DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUTIA NAYA PRANINGTIAS_NIM 2022F1A119_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pengelolaan kawasan wisata alam Sesaot antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gatari Mass dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengelolaan kawasan wisata tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perjanjian dalam penelitian ini juga ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan kawasan wisata alam Sesaot. Pengelolaan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun kontribusinya belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta belum adanya regulasi desa yang mengatur pengelolaan kawasan wisata secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan perjanjian kerja sama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyusunan regulasi desa agar pengelolaan kawasan wisata dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: