TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN DOMPU )

RAHMAD, FIRMAN DINATA (2026) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN DOMPU ). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CEK_Rahmad Firman Dinata.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan syarat yang ketat, yaitu melalui perolehan izin dari Pengadilan Agama. Pelaksanaan izin poligami tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi alasan-alasan alternatif serta syarat-syarat kumulatif berupa persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan berlaku adil. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait prosedur perolehan izin poligami yang tidak selalu dipatuhi oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum mengenai izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (2) prosedur pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, di mana poligami hanya dapat dilakukan dengan memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 4 serta syarat-syarat kumulatif dalam Pasal 5, dan dipertegas lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui tahapan administratif, pemeriksaan persidangan, serta pembuktian syarat-syarat poligami. Namun demikian, masih ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, khususnya terkait praktik perkawinan kedua yang dilaksanakan sebelum memperoleh izin pengadilan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: