DINAMISASI KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PERSPEKTIF KONSTITUSI

Syamsuddin, Syamsuddin (2026) DINAMISASI KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PERSPEKTIF KONSTITUSI. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text similarity check SYAMSUDDIN (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text cover-dapus SYAMSUDDIN FINAL UPLOAD.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam perspektif konstitusi, menganalisis kewenangan Wakil Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, serta merumuskan model ideal pengaturan kewenangan Wakil Menteri dalam struktur organisasi kementerian negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jabatan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan yang didasarkan pada kebutuhan kementerian yang memiliki beban kerja tertentu. Kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. Kewenangan Wakil Menteri pada dasarnya bersifat delegatif, yaitu membantu Menteri dalam melaksanakan tugas kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa keberadaan jabatan Wakil Menteri tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun bagian Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengaturan selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 memberikan kepastian mengenai kedudukan, tugas, dan mekanisme pengangkatan Wakil Menteri, termasuk kemungkinan pengangkatan yang berasal dari pegawai negeri maupun nonpegawai negeri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan yang mendasar terhadap kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi, namun diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan, hubungan kerja, dan pertanggungjawaban Wakil Menteri agar tercipta kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta penerapan prinsip-prinsip good governance dalam struktur organisasi kementerian negara

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: