TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA DUA (STUDI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DOMPU)

FENDY, HARDIANTO (2026) TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA DUA (STUDI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DOMPU). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_FENDY HARDIANTO_NIM 2021F1A043_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penarikan retribusi daerah berdasarkan hukum positif serta mengetahui implementasi penarikan retribusi parkir khusus kendaraan roda dua di Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mewujudkan tertib administrasi dan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggabungkan kajian terhadap norma hukum dan fakta empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan data lapangan diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penarikan retribusi parkir berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur retribusi melalui peraturan daerah. Di Kabupaten Dompu, pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan retribusi parkir. Implementasi penarikan retribusi parkir kendaraan roda dua telah didukung oleh sistem pemungutan, penagihan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa ketidakpatuhan sebagian juru parkir terhadap tarif resmi dan mekanisme pemungutan yang telah ditetapkan, sehingga optimalisasi pelayanan parkir dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya tercapai.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: