PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB LOMBOK TENGAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

DEVI, MULIANI (2026) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB LOMBOK TENGAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Konflik pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah muncul sebagai akibat dari tumpang tindih antara Hak Pengelolaan (HPL) PT ITDC dengan klaim penguasaan serta Sertipikat Hak Milik (SHM) masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian konflik agraria berdasarkan hukum positif, menganalisis peran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelesaian konflik agraria di KEK Mandalika, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh wawancara dan wawancara lapangan dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum peran BPN berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 2 ayat (2) UUPA, Perpres No. 47 dan 48 Tahun 2020, serta Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang memberikan wewenang administratif kepada BPN dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Dalam praktiknya di KEK Mandalika, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah menjalankan peran sebagai mediator melalui fasilitasi musyawarah non-litigasi, fasilitator dan administrator melalui verifikasi data fisik/yuridis serta pengukuran ulang bidang tanah, koordinasi lintas instansi, serta memberikan rekomendasi penyelesaian. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan BPN dalam menghapus/memproses aset negara (BUMN) secara langsung atas HPL yang dibatalkan oleh putusan pengadilan, tidak tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi (deadlock), tumpang tindih dokumen pertanahan, serta benturan kepentingan antara hak privat masyarakat dan investasi Proyek Strategis Nasional.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: