PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM)

SAMSUL, HIDAYAT (2026) PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kewenangan jaksa dalam pengawasan pelaksanaan pidana pengawasan serta pelaksanaan dan efektivitas pengawasan pidana pengawasan di Kejaksaan Negeri Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan empiris melalui data lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan jaksa dalam pengawasan pelaksanaan pidana pengawasan telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta regulasi teknis Kejaksaan yang menegaskan peran jaksa sebagai pelaksana sekaligus pengawas putusan pengadilan. Namun demikian, dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Mataram, pelaksanaan kewenangan tersebut masih didominasi oleh mekanisme pengawasan administratif melalui wajib lapor, yang belum sepenuhnya mencerminkan pengawasan substantif berbasis pembinaan dan rehabilitasi. Selanjutnya, pelaksanaan dan efektivitas pengawasan pidana pengawasan di Kejaksaan Negeri Mataram menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan administratif terpidana relatif baik, namun efektivitas pengawasan dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan mendorong reintegrasi sosial masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja jaksa, serta belum optimalnya sistem pengawasan berbasis teknologi dan koordinasi lintas lembaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana pengawasan masih berada pada tahap transisi dari sistem pengawasan administratif menuju sistem pengawasan yang lebih modern, integratif, dan berbasis rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi dan kolaborasi lintas lembaga guna mewujudkan efektivitas tujuan pemidanaan secara optimal.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: