PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR LAUT YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM (Studi Pemanfaatan Sea Water Reverse Osmosis dI Gili Trawangan)

MUHAMAD, HUSNI (2026) PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR LAUT YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM (Studi Pemanfaatan Sea Water Reverse Osmosis dI Gili Trawangan). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text similarity check MUHAMAD HUSNI (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisa Pengaturan pemanfaatan sumber daya air laut melalui teknologi Seawater Reserve Osmosis (SWRO) di Indonesia dan menganalisis Implementasi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Laut Melalui Pemanfaatan Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di Gili Trawangan serta merumuskan Konsep Ideal Pengelolaan Sumber Daya Air Laut berkeadilan dan berkepastian hukum di masa depan. Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris.Dengan menggunakan metode pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Sosiologi Hukum (sociology of law approach) . Metode dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan menggunakan Analisa data deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Pertama. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah laut pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, dimana kewenangan pemerintah tersebut diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan; Kedua. Pemenuhan air bersih di Gili Trawangan dilakukan dengan cara desalinasi air laut atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui PDAM bekerjasama dengan PT NCU dalam pengolahan air laut untuk menjamin mutu kehidupan penduduk Gili Trawangan. Dimana dengan SWRO menunjukkan keefektifannya dalam pemenuhan air bersih di Gili Trawangan dengan pertimbangan hanya digunakan untuk kebutuhan air bersih domestik. Meskipun SWRO masih kurang efektif karena produksi airnya belum mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar; Ketiga Air merupakan sumber daya alam strategis yang esensial bagi kehidupan dan kelangsungan ekosistem, serta memiliki kedudukan penting dalam struktur konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menetapkan air sebagai barang publik dalam sistem hukum nasional. Ketidaktegasan ini menimbulkan berbagai implikasi hukum serius terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan penguatan status hukum air sebagai barang publik melalui pendekatan hukum yang menyeluruh dan partisipatif, negara dapat memastikan bahwa pengelolaan sumber daya air benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai objek eksploitasi ekonomi semata sehingga mendapat jaminan akses terhadap air bersih berkepastian hukum dan berkeadilan sosial khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: