IMPLEMENTASI HAK MANTAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENDAPATKAN SEBAGIAN GAJI SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF KEADILAN TRANSENDENTAL (Studi Putusan Eksekutorial dan Non-Eksekutorial)

MUSTIADI, MUSTIADI (2026) IMPLEMENTASI HAK MANTAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENDAPATKAN SEBAGIAN GAJI SUAMI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF KEADILAN TRANSENDENTAL (Studi Putusan Eksekutorial dan Non-Eksekutorial). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK MUSTIADI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi hak mantan istri atas sebagian gaji mantan suami yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca-perceraian. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 secara eksplisit mewajibkan pembagian gaji tersebut, namun dalam praktiknya banyak putusan Pengadilan Agama yang bersifat non-executable (tidak dapat dieksekusi). Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait hak mantan istri mendapatkan sebagian gaji suami Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum positif di Indonesia 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi dan eksekutorial hak mantan istri mendapatkan sebagian gaji suami Aparatur Sipil Negara berdasarkan Putusan Nomor Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA 3) Untuk mengetahui dan mengkaji konstruksi hukum hak mantan istri mendapatkan sebagian gaji suami Aparatur Sipil Negara Perspektif Keadilan Transendental. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan (Studi Putusan Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Mna dan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA) serta data sekunder berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang deskriptif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak mantan istri telah dijamin dalam PP No. 10/1983, namun implementasinya terhambat oleh kendala administratif dan lemahnya mekanisme pemotongan gaji otomatis oleh instansi terkait. Banyak putusan yang tidak dapat dieksekusi karena kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan dengan bendahara instansi ASN. Dalam perspektif Keadilan Transendental, konstruksi hukum harus diletakkan pada tanggung jawab moral dan ketuhanan, di mana perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah untuk menjaga martabat kemanusiaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem eksekusi otomatis (ex-officio) melalui penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan transendental.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: