PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER STUDI DI PENGADILAN NEGERI SELONG

AKHMAD, AMINULLAH (2026) PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER STUDI DI PENGADILAN NEGERI SELONG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK AKHMAD AMINULLAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terus meningkat secara signifikan, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur. Meskipun regulasi mengenai penghapusan KDRT telah mapan secara normatif, namun implementasi sanksi pidana dan perlindungan hukum bagi korban sering kali terhambat oleh bias gender dan perspektif hukum yang masih bersifat formalistik. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Persepektif Keadilan dan Kesetaraan Gender. 2) Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Persepektif Keadilan dan Kesetaraan Gender studi di PN Selong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Konseptual, dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen atas putusan perkara KDRT di Pengadilan Negeri Selong serta wawancara mendalam dengan praktisi hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguji konsistensi putusan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004 secara normatif cukup progresif, namun secara substansial masih terhambat oleh bias gender aparat penegak hukum dan hambatan sosiokultural yang menempatkan korban pada posisi subordinat. 2) Implementasi sanksi pidana di Pengadilan Negeri Selong dalam studi kasus yang diteliti menunjukkan adanya kecenderungan penjatuhan sanksi yang minimalis (pidana penjara 1 bulan). Pertimbangan hakim masih didominasi oleh aspek kepastian hukum formal dan kemanfaatan ekonomi keluarga (pelaku sebagai tulang punggung), sehingga nilai keadilan substansial dan sensitivitas gender dalam pemulihan trauma korban belum terakomodasi secara optimal dalam putusan tersebut

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: