KAJIAN YURIDIS PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL LOMBOK TIMUR (Studi Di Lombok Timur)

ZAINUL, FIKRI (2026) KAJIAN YURIDIS PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL LOMBOK TIMUR (Studi Di Lombok Timur). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis bentuk kewenangan pemerintah daerah terhadap pelindungan hukum Pekerja Migran Indonesia pada sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur; 2) Menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah terhadap pelindungan hukum Pekerja Migran Indonesia pada sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian field research, dengan bentuk kualitatif yang bersifat eksploratoris-deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif- empiris, yaitu: data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data adalah wawancara (interview), dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lombok Timur telah mengatur pelindungan secara komprehensif pada tiga tahapan, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pelindungan tersebut meliputi aspek administratif, teknis, hukum, sosial, dan ekonomi. Kedua, pada implementasi pelindungan tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masih adanya penempatan PMI secara nonprosedural, keterbatasan koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta belum maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan PMI di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap optimalisasi pelaksanaan peraturan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah desa, BP3MI, P3MI, dan instansi terkait. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan LTSA, pemanfaatan sistem informasi pekerja migran yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran agar pelindungan hukum terhadap PMI dapat terlaksana secara efektif.

Item Type:

Thesis (Masters)

Contributors: