ANALISIS ISTIHSAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI MUAMALAH (Studi pada UMKM kota Mataram)

HERDIN GILANG, ANANTA (2026) ANALISIS ISTIHSAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI MUAMALAH (Studi pada UMKM kota Mataram). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_HERDIN GILANG ANANTA_NIM 2022G1D043_EKONOMI SYARIAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITI CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, muncul persoalan hukum Islam terkait penggunaan QRIS, terutama mengenai mekanisme transaksi, keterlibatan pihak ketiga, dan keterlambatan settlement dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Mataram serta menganalisis penetapan hukum penggunaan QRIS berdasarkan pendekatan istihsan dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (socio legal research) dengan pendekatan ushul fiqh, fiqh muamalah, dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur terhadap 13 informan yang terdiri atas pelaku UMKM, pengguna QRIS, pihak bank/penyedia jasa pembayaran, dan ulama. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab ushul fiqh, fatwa DSN-MUI, peraturan Bank Indonesia, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dipadukan dengan analisis istihsan dalam penetapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi QRIS pada UMKM Kota Mataram telah memenuhi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Transaksi QRIS melibatkan beberapa akad, yaitu bai', wakalah, wakalah bil ujrah, dan qabdh hukmi. Kendala berupa keterlambatan settlement dana ditemukan pada sebagian kecil informan, namun tidak menghilangkan hak merchant atas dana sehingga tidak termasuk gharar yang membatalkan akad. Berdasarkan pendekatan istihsan bi al-maslahah dan istihsan bi al-'urf, penggunaan QRIS dinilai mubah (diperbolehkan) karena memberikan kemaslahatan yang lebih besar, telah menjadi kebiasaan masyarakat, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir selama memenuhi rukun dan syarat akad sesuai prinsip syariah.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: