TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN NOMINEE WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM HAL JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA DAHA KECEMATAN HU’U)

SYELBHINA, SYELBHINA (2026) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN NOMINEE WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM HAL JUAL BELI TANAH (STUDI DI DESA DAHA KECEMATAN HU’U). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_SYELBHINA_NIM 2022F1A228_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat, sehingga penguasaan dan kepemilikannya diatur secara ketat dalam hukum Indonesia berdasarkan asas nasionalitas. Meskipun demikian, tingginya kebutuhan investasi asing mendorong munculnya praktik perjanjian nominee, yaitu penggunaan nama Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pemilik formal tanah untuk kepentingan Warga Negara Asing (WNA). Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perjanjian, perlindungan hukum, dan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perjanjian nominee atas jual beli tanah antara WNA dan WNI berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis praktik pelaksanaannya di Desa Daha, Kecamatan Hu'u. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dalam jual beli tanah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2), sehingga merupakan bentuk penyelundupan hukum (fraus legis) dan batal demi hukum. Dalam praktiknya di Desa Daha, penguasaan tanah oleh WNA dilakukan melalui penggunaan nama WNI sebagai pemegang hak atas tanah yang diperkuat dengan berbagai perjanjian pendukung, seperti surat kuasa, perjanjian pinjam nama, dan pengakuan utang. Meskipun memberikan kemudahan bagi WNA dalam menguasai tanah, praktik tersebut tidak memberikan kepastian maupun perlindungan hukum serta berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian nominee tidak sejalan dengan prinsip nasionalitas dan sistem hukum pertanahan di Indonesia.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: