PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI POLRESTA MATARAM)

IRWANSYAH, IRWANSYAH (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI POLRESTA MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka normatif serta implementasi perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melalui studi pada Polresta Mataram. Secara normatif, perlindungan terhadap ABH belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi jaminan tersebut tetap diberikan melalui Pasal 64 ayat (2). Pengaturan yang lebih komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 5 sampai Pasal 11 yang menekankan melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif dan Penguatan atas kerangka tersebut kemudian dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaa Diversi dan penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun, yang secara lebih teknis mengatur pedoman pelaksanaan diversi serta penanganan khusus bagi anak yang belum berusia 12 tahun. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan memadukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sosiologis, Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di polresta mataram melalui wawancara dan observas. Hasil penelitian Pada pelaksanaan Polresta Mataram menunjukkan bahwa telah menerapkan perlindungan hukum terhadap ABH melalui pendekatan hukum, sosial, dan kemanusiaan dengan melibatkan BAPAS, LPA NTB, dan Dinas Sosial Kota Mataram pada seluruh tahapan proses hukum. Implementasi diversi berorientasi pada keadilan restoratif menjadi upaya utama dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, strategi pre-emtif, preventif, dan represif turut mendukung pencegahan keterlibatan anak dalam tindak pidana, meskipun data kasus menunjukkan fluktuasi sepanjang tahun 2023–2025. Kendati demikian, hambatan masih ditemukan, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan partisipasi pihak terkait, serta tantangan dalam pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan anak yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: