PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN (STUDI PADA BPSK KOTA MATARAM)

INDRA MAHARDIKA, MANGGALA SYAPUTRA (2020) PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN (STUDI PADA BPSK KOTA MATARAM). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text Indra (Cover-BAB III).pdf Download (1MB)
	Text Indra (BAB IV).pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) \| Request a copy
	Text Indra (BAB V-Lampiran).pdf Download (212kB)

Abstract

Adapun tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui peran BPSK Kota Mataram dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, 2) Untuk mengetahui prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltitan hukum normatif zempiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus yaitu melakukan telaah kasuskasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data yang dengan observasi, zwawancara dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian adalah 1) Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diantaranya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan serta melakukan pengawasan pencantuman klausula baku. 2) Secara umum peran serta kewenangan dari Badan Peyelesain Sengketa Konsumen sangat luas, termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram, dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diantaranya menyelesaikan sengketa konsumen memberikan konsultasi perlindungan konsumen serta pengawasan pencantuman klausula baku.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: