KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS

SISKA, ATIKA WARDIANA (2020) KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (5MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) \| Request a copy
	Text BAB V-Lampiran.pdf Download (2MB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Badan Permusawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berjalan dengan baik dalam konteks fungsi BPD yaitu: Pertama, menyelenggarakan musyawarah desa yang selalu melibatkan masyarakat. Kedua, menetapkan dan melaksanakan rancangan peraturan desa selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam proses ini rancangan suatu peraturan desa melibatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan selalu melakukan musyawarah bersama terlebih dahulu. Ketiga, Dalam Pelakasanaan pemilihan pilkades, BPD mengikuti aturan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang pemilihan kepala desa. Keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa berjalan dengan baik. Kelima, rencana investasi di desa cukup baik karena memiliki beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Keenam, proses penyelenggaraan penataan desa sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini mencerminkan bahwa desa tersebut sudah melaksanakan pemerintahan desa secara demokratis. Faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah karena pengurus secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun dalam hal aktifnya Pengawasan Badan Permusyawaratan. Desa (BPD) Terhadap Pemerintah Desa Sehingga Adanya Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan kinerja BPD berdasarkan definisi operasional yang telah dikemukakan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: