“ANALISIS IMPLEMENTASI UU.NO.18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MATARAM TAHUN 2021”

Rahayu, Aprianingrum (2025) “ANALISIS IMPLEMENTASI UU.NO.18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MATARAM TAHUN 2021”. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHEK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa pekerja migran dilindungi oleh regulasi yang jelas dan diterapkan dengan adil, termasuk hak mereka untuk menerima upah yang pantas dan bekerja dalam kondisi yang aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi UU. No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Tahun 2021. adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data berupa deskripsi kualitatif untuk menganalisis fenomena atau keadaan sosial tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, pemerintah turut hadir dalam mendampingi proses-proses untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), artinya Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram selaku pemerintah mampu mengimplemantasinya UU. No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peningkatan sumber daya yang difokuskan pada perlindungan efektif dan efisien bagi PMI di negara tujuan juga dianggap penting untuk memberikan kenyamanan kepada mereka. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi jumlah PMI yang tidak prosedural, tetapi juga mempermudah implementasi kebijakan perlindungan mereka. Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala dalam pemenuhan hak mereka, seperti akses berkomunikasi yang terbatas. Kendala ini kadang-kadang mengharuskan mereka untuk mengadu ke pemerintah di negara tujuan atau melalui keluarga yang menghubungi Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram seringkali berasal dari ketidaksesuaian antara peraturan perekrutan oleh agen atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kebijakan yang ada, kendala pada sarana dan prasarana seperti gedung kantor, transportasi dinas yang kurang memadai dan jumlah Sumber Daya Manusia pada bidang tertentu yang masih terbatas.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: