PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD IMBTPADA KOPERASI SYARIAH KSPPS GUMARANG AKBAR SYARI’AH

DIAH AYU PRATIHARA, AYU PRATIHARA (2020) PELAKSANAAN PERJANJIAN AKAD MURABAHAH DAN AKAD IMBTPADA KOPERASI SYARIAH KSPPS GUMARANG AKBAR SYARI’AH. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text SKRIPSI DIAH COVER-BAB III.pdf Download (864kB)
	Text SKRIPSI DIAH BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) \| Request a copy
	Text BAB V dan lampiran.pdf Download (329kB)

Abstract

Dari banyak lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah mulai menunjukan eksistensinya dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke bawah (kalangan ekonomi lemah). Karena koperasi sendiri muncul sebagai solusi atas keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah/mikro untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian akad murabahah dan akad IMBTpada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari’ah. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa pada Koperasi Syariah KSPPS Gumarang Akbar Syari’ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan sosiologis, sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pelaksanaan perjanjian pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah menggunakan dua produk akad yaitu akad Murabahahdan akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik(IMBT). Dalam akad murabahah dilakukannya jual beli antara anggota dengan koperasi, dimana koperasi yang menyiapkan barang yang diinginkan oleh anggota. Namun pada akad IMBT dilakukannya sewa menyewa dengan koperasi yang diakhiri oleh hibah pada akhir akad. Selanjutnya upaya penyelesaian sengketa dalam hal pembiayaan yang dilakukan bermasalah maka koperasi akan melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah dan menawarkan beberapa pilihan tahapan setelah musyawarah yaitu rescheduling, relaksasi dan restrukturisasi.Apabila anggota menolak atau tidak ada kesepakatan yang terjadi maka koperasi akan tetap menyelesaikan dengan kekeluargaan sambil menunggu kapan anggota tersebut mampu untuk membayar cicilannya tidak sampai pada tahap menggunakan jalur hukum. Karena pada prakteknya hampir tidak pernah ada penolakan karena proses ini memberikan keuntungan bagi anggota koperasi yang bermasalah, sebab dari masing-masing tahapan tersebut mempunyai kelebihannya masing-masing.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: