PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI KACANG DAN PENGEPUL (STUDI DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA)

MUHAMAD, RIJAL (2025) PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MODAL ANTARA PETANI KACANG DAN PENGEPUL (STUDI DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA_MUHAMAD RIJAL_NIM 2020F1A210_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK_MUHAMAD RIJAL_NIM 2020F1A210_HUKUM.pdf Restricted to Repository staff only Download (910kB) \| Request a copy

Abstract

Pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara petani kacang dan pengepul merupakan bentuk kerja sama yang umum terjadi dalam sektor pertanian. Perjanjian ini biasanya dibuat untuk membantu petani memperoleh modal usaha dalam bentuk uang. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara petani kacang tanah dengan pengepul di Desa Wora Kecamatan Wera. Serta bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian pinjam modal yang dilaksanakan dengan tidak tertulis didalam KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undang dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian pinjam modal antara petani kacang dan pengepul ini umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara kedua belak pihak. bahwa meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan rentan terhadap pelanggaran kesepakatan dan kesulitan dalam pembuktian, terutama jika tidak didukung oleh saksi atau bukti lain seperti rekaman komunikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian pinjam modal antara petani kacang tanah biasanya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua belak pihak, kesepakatan ini dapat terjadi melalui kesepakatan lisan denga kesepakatan bahwa nantinya hasil panen yang dimiliki oleh petani harus dijual kepada pihak pengepul. Kekuatan hukum terhadap perjanjian pinjam modal diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua orang bebas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Oleh karna itu, meskipun perjanjian tidak tertulis, selama ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, maka perjanjian lisan tersebut diangap sah.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: