TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU DI KABUPATEN DOMPU (Studi Kasus Ijin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

NURUL, JANANTUL WATANIAH (2020) TRANSPARANSI INFORMASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU DI KABUPATEN DOMPU (Studi Kasus Ijin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Aspek transparansi dianggap penting karena merunut pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses peyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Maka peneliti merumuskan masalah (1) Bagaimana transparansi informasi pelayanan pembuatan ijin usaha di dinas penanaman modal di Kabupaten Dompu? (2) Apa saja faktor penghambat pada transparansi informasi pelayanan pembuatan ijin usaha di dinas penanaman modal di Kabupaten Dompu?. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yakni, observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Transparansi informasi pelayanan pembuatan ijin usaha di dinas penanaman modal di Kabupaten Dompu meliputi: (a) prosedur pelayanan DPMPTSP sudah dipublikasikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pengguna layanan dalam membuat surat izin dan menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan pada masyarakat dianggap telah lebih baik dan cukup jelas, (b) standar pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Dompu belum bisa dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari terpublikasikannya semua standar pelayanan yang seharusnya menjadi tolak ukur dari penilaian pengguna layanan terhadap instansi terkait, (c) keterbukaan proses pelayanan DPMPTSP Kabupaten Dompu mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah belum jelasnya prosedur administrasi perijinan yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu lama penyelesaian pelayanan yang diakibatkan belum lengkapnya persyaratan yang diajukan, (d) kemudahan memperoleh informasi sudah mudah diakses oleh masyarakat, jika dilihat dari situasi ruangan kantor di DPMTSP itu sendiri. Faktor penghambat pada transparansi informasi pelayanan pembuatan ijin usaha di dinas penanaman modal di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut: (a) faktor SDM, (b) faktor Sarana dan Prasarana, (c) kurangnya kesadaran masyarakat.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: