PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN PDAM (Studi PDAM Kabupaten Lombok Timur)

BQ. PRATIWI, UMAYATUL KHAIROH (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN PDAM (Studi PDAM Kabupaten Lombok Timur). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-BAB III.pdf Download (4MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (487kB) \| Request a copy
	Text BAB V-LAMPIRAN.pdf Download (1MB)
	Text (Similarity Check) PLAGIASI BAIQ PRATIWI (1).docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB) \| Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Layanan PDAM Kabupaten Lombok Timur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah masalah pelayanan yang diberikan pihak PDAM dan sering kali hak konsumen tidak dipenuhi oleh pihak PDAM Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan PDAM dan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang di rugikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan sosiologis yang sumber datanya di peroleh melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan PDAM Kabupaten Lombok Timur bentuk perlindungan yang di berikan kepada konsumen adalah dengan memberikan hak konsumennya sesuai dengan pasal 4 UUPK, upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen apa bila dirugikan dengan cara melakukan beberapa upaya seperti meminta ganti rugi apabila diperlukan, apabila tidak ada titik temu antara konsumen dengan produsen mengenai masalah yang di hadapi konsumen berhak menyelesaikan sengketanya dibeberapa lembaga perlindungan konsumen seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKMS) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) penyelesaian sengketa konsumen juga bisa dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Diharapkan bagi pihak PDAM lebih meningkatkan pelayanan nya, lebih memperhatikan hubungannya dengan konsumen dan memperhatikan hak konsumennya selain itu pihak PDAM juga harus menyedikan kotak pengaduan baik di cabang, pusat maupun secara online dan lebih transparan dalam hal pelayanan di dalam maupun di luar kantor

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: