PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Puskesmas Karang Pule Mataram)

ANDINA, UYUNI AULIA (2026) PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus di Puskesmas Karang Pule Mataram). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Puskesmas Karang Pule Mataram, khususnya pada aspek transparansi, partisipasi, dan responsivitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 7 orang, terdiri atas 1 perawat, 3 tenaga kesehatan/pegawai Puskesmas Karang Pule, dan 3 masyarakat pengguna layanan. Penentuan informan menggunakan teknik snowball sampling. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Puskesmas Karang Pule secara umum telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan perbaikan. Pada aspek transparansi, informasi pelayanan disediakan melalui papan informasi, banner, dan penyampaian langsung oleh petugas mengenai prosedur pelayanan. Pada aspek partisipasi, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan kritik, saran, dan keluhan melalui kotak saran, layanan pengaduan, serta komunikasi langsung dengan petugas, serta terlibat dalam kegiatan kesehatan. Pada aspek responsivitas, petugas berupaya memberikan pelayanan secara cepat, ramah, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun masih terdapat keluhan terkait sikap sebagian petugas dan lamanya waktu pelayanan. Faktor pendukung meliputi kompetensi sumber daya manusia, dukungan anggaran BOK dan JKN, SOP, serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, antrean pada waktu tertentu, keterbatasan sarana dan prasarana, gangguan jaringan pelayanan digital, serta rendahnya partisipasi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem pelayanan digital, dan partisipasi masyarakat agar pelayanan publik semakin optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya pelayanan yang efektif, berkualitas, transparan, partisipatif, dan responsif berkelanjutan.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: