TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (ANAK LUAR NIKAH)

FAHMIN, SETIAWAN (2026) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN (ANAK LUAR NIKAH). undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER-DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SAMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Anak yang lahir di luar nikah pada awalnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak keperdataan anak. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah memberikan penafsiran baru dengan mengakui hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan status keperdataan anak yang lahir di luar nikah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap hak-hak keperdataan anak, khususnya hak nafkah, hak waris, dan pengakuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya. Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi tantangan karena terdapat perbedaan pengaturan antara hukum positif dan Hukum Islam, terutama mengenai hubungan nasab dan kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penerapan hukum yang konsisten agar tujuan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi anak yang lahir di luar nikah dapat terwujud secara optimal. Kata Kunci: Kedudukan, Hukum, Anak, Luar Nikah

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: