PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MAKANAN RINGAN DALAM PERJANJIAN KONSINYASI DENGAN KOPERASI KONSUMEN KATALA BATU HIJAU DESA MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

JASCHA, APRILYAND (2026) PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MAKANAN RINGAN DALAM PERJANJIAN KONSINYASI DENGAN KOPERASI KONSUMEN KATALA BATU HIJAU DESA MALUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.

	Text COVER - DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) \| Request a copy
	Text SIMILARITY CHECK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) \| Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi UMKM makanan ringan dalam perjanjian konsinyasi berdasarkan KUHPerdata serta mengkaji proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara UMKM makanan ringan dengan Koperasi Konsumen Katala Batu Hijau di Desa Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Kedudukan Hukum dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi UMKM Makanan Ringan Dalam Perjanjian Konsinyasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)? 2. Bagaimana Proses Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara UMKM Makanan Ringan dengan Koperasi Konsumen Katala Batu Hijau Desa Maluk Perspektif Hukum Perjanjian? Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum UMKM makanan ringan adalah sebagai konsinyor yang sah dan tetap memegang hak kepemilikan atas barang hingga terjual, sedangkan koperasi berkedudukan sebagai konsinyi. Secara normatif, perjanjian konsinyasi lisan telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk perlindungan hukum yang tersedia meliputi perlindungan preventif melalui KUHPerdata, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan PP No. 7 Tahun 2021, serta perlindungan represif melalui gugatan wanprestasi. Proses pelaksanaan perjanjian konsinyasi dilakukan secara lisan melalui tahapan: pembentukan kesepakatan, penyerahan dan pemeriksaan sampel produk, penitipan dan penyerahan barang, penjualan dengan sistem komisi, pelaporan dan penyelesaian keuangan, serta pengembalian barang tidak terjual. Pelaksanaannya didukung oleh status badan hukum koperasi, dan koordinasi antarinstansi. Kemudian apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian konsinyasi maka diselesaikan secara nonlitigasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara negosiasi. Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Koperasi, Perlindungan Hukum, Perjanjian Konsinyasi, UMKM.

Item Type:

Thesis (undergraduate)

Contributors: